Tidak dipungkiri bahwa usaha jasa konstruksi begitu dominan dalam pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana di Indonesia. Karena perannya yang cukup tinggi dan sifatnya yang cukup berbeda dengan jenis usaha lainnya, maka pemerintah mengatur tersendiri mengenai perlakuan PPh atas usaha konstruksi ini. PPh atas usaha jasa konstruksi ini diatur dalam Pasal 4(2) UU PPh, PP No 51 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/ PMK.03/2008. Dalam hal ini akan membahas mengenai tarif dan tata cara pemotongan/pelaporan, dan juga mengenai istilah-istilah yang berhubungan dengan jasa konstruksi.
Dalam pelatihan ini diharapkan peserta dapat:
• Memahami aspek pajak yang melekat dalam Jasa Konstruksi
• Mamahami istilah-istilah yang ada dalam Jasa Konstruksi
• Memahami sifat atas Jasa Konstruksi
• Memahami tarif, cara pemotongan, dan tata cara pelaporan untuk Jasa Konstruksi
Materi Pelatihan:
a. Memahami secara detail mengenai Jasa Konstruksi
b. PPh atas usaha jasa konstruksi ini diatur dalam Pasal 4(2) UU PPh, PP No 51 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008
c. Aspek pajak dalam jasa konstruksi
d. Istilah-istilah dalam jasa konstruksi, sifat atas jasa konstruksi. tarif, cara pemotongan dan pelaporannya
e. Dasar pengenaan pajak Psal 26 ayat (4) Undang-Undang PPh adalah Penghasila Kena Pajak yang dihitung berdasarkan     pembukuan yang sudah dikoreksi fiskal dikurangi dengan PPh termasuk PPh yang bersifat final
f.  Studi Kasus