Pemeriksaan pajak selama ini menjadi momok bagi wajib pajak terutama wajib pajak Indonesia, pada akhir februari 2016, Direktorat Jenderal Pajak untuk pertama kalinya menerapkan pembagian antara pemeriksaan khusus yaitu: data konkret dan analisis risiko. Dengan adanya pembagian pemeriksaan tersebut, diharapkan dapat membuat pemeriksaan yang dilakukan dan dialami baik pemeriksa pajak dan wajib pajak dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran sehingga dapat merubah stigma pemeriksaan pajak dimata wajib pajak yang selama ini menjadi momok yang sangat ditakutkan wajib pajak.
Pelatihan ini bertujuan agar peserta dapat memahami dan menganalisis perubahan tata cara pemeriksaan yang baru ditetapkan sehingga dapat menanggapi pemeriksaan dengan tepat.

 

Materi Pelatihan:
A.    Ruang lingkup pemeriksaan pajak
B.    Titik kritis dalam pemeriksaan pajak
C.    Persoalan grey area dalam pemeriksaan pajak
D.    Optimasi manajemen pajak dalam menghadapi pemeriksaan pajak


Tidak dipungkiri bahwa usaha jasa konstruksi begitu dominan dalam pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana di Indonesia. Karena perannya yang cukup tinggi dan sifatnya yang cukup berbeda dengan jenis usaha lainnya, maka pemerintah mengatur tersendiri mengenai perlakuan PPh atas usaha konstruksi ini. PPh atas usaha jasa konstruksi ini diatur dalam Pasal 4(2) UU PPh, PP No 51 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/ PMK.03/2008. Dalam hal ini akan membahas mengenai tarif dan tata cara pemotongan/pelaporan, dan juga mengenai istilah-istilah yang berhubungan dengan jasa konstruksi.
Dalam pelatihan ini diharapkan peserta dapat:
• Memahami aspek pajak yang melekat dalam Jasa Konstruksi
• Mamahami istilah-istilah yang ada dalam Jasa Konstruksi
• Memahami sifat atas Jasa Konstruksi
• Memahami tarif, cara pemotongan, dan tata cara pelaporan untuk Jasa Konstruksi
Materi Pelatihan:
a. Memahami secara detail mengenai Jasa Konstruksi
b. PPh atas usaha jasa konstruksi ini diatur dalam Pasal 4(2) UU PPh, PP No 51 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008
c. Aspek pajak dalam jasa konstruksi
d. Istilah-istilah dalam jasa konstruksi, sifat atas jasa konstruksi. tarif, cara pemotongan dan pelaporannya
e. Dasar pengenaan pajak Psal 26 ayat (4) Undang-Undang PPh adalah Penghasila Kena Pajak yang dihitung berdasarkan     pembukuan yang sudah dikoreksi fiskal dikurangi dengan PPh termasuk PPh yang bersifat final
f.  Studi Kasus

Creative Accounting adalah semua proses dimana beberapa pihak menggunakan kemampuan pemahaman pengetahuan akuntansi (termasuk di dalamnya standar, interpretasi, teknik, dan sebagainya) kemudian menggunakannya untuk memanipulasi pelaporan keuangan guna mengubah laporan keuangan dalam perencanaan pajak. Di sisi lain, terdapat pula pihak yang melangkah lebih jauh dengan melakukan fraud (penipuan, kecurangan, atau penggelapan) dalam pelaporan keuangan dan pajak.

Dalam hal ini investor, analis, dan pengguna laporan keuangan lainnya perlu mendeteksi praktik-praktik creative accounting yang disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sedini mungkin agar terhindar dari negative earning surprises dan potential share-price declines.

Pelatihan ini bertujuan agar peserta dapat memahami dan menganalisis bagaimana perencanaan pajak yang baik sehingga terhindar dari praktik-praktik creative accounting yang dapat merugikan pengguna laporan keuangan.

 

Materi Pelatihan:
a. Menganalisis informasi yang ada
b. Fakta yang relevan
c. Faktor-faktor pajak
d. Faktor-faktor non-pajak
e. Memuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak
f.  Evaluasi atas perencanaan pajak
g. Mencari kelemahan kemudian memperbaikinya
h. Memperbaharui perencanaan pajak


Setiap negara berhak memilih dan menentukan atas cakupan perpajakannya, tetapi apapun pilihannya tidak boleh mengakibatkan timbulnya pajak berganda (double taxation). Pajak berganda dapat timbul apabila penghasilan (objek pajak) yang diterima oleh subjek pajak yang sama dikenai pajak 2 (dua) kali. Bila pengenaan pajak berganda ini tidak segera diatasi, maka hal ini dapat menimbulkan distorsi dalam perkembangan tansaksi internasional.


Tax treaty adalah perjanjian perpajakan antara dua negara yang dibuat dalam rangka meminimalisir pajak berganda dan berbagai usaha penghindaran pajak. Perjanjian ini digunakan oleh penduduk dua negara untuk menentukan aspek perpajakan yang timbul dari suatu transaksi di antara mereka. 

 

Transfer pricing merupakan isu klasik di bidang perpajakan, khususnya menyangkut transaksi internasional yang dilakukan oleh korporasi multinasional. Dari sisi pemerintahan, transfer pricing diyakini mengakibatkan berkurang atau hilangnya potensi penerimaan pajak suatu negara karena perusahaan multinasional cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi (high tax countries) ke negara-negara yang menerapkan tarif pajak rendah (low tax countries). Di pihak lain dari sisi bisnis, perusahaan cenderung berupaya meminimalkan biaya-biaya (cost efficiency) termasuk di dalamnya minimalisasi pembayaran pajak perusahaan (corporate income tax).

 

Pelatihan ini bertujuan agar peserta dapat memahami bagaimana transaksi yang menimbulkan ketidakwajaran, serta memahami bagaimana tax treaty  dan kasus transfer princing.

 

Materi Pelatihan:

1.    Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B)
2.    Bentuk Usaha Tetap (BUT)
3.    Jenis Penghasilan dari luar negeri dan aspek perpajakannya
4.    Perlakuan perpajakan atas penghasilan dari luar negeri
5.    Tax planning dalam menyikapi aturan P3B
6.    Definisi transfer pricing, hubungan istimewa dan penentuan harga transfer pricing
7.    Jenis transaksi yang menimbulkan ketidakwajaran
8.    Aspek akuntansi dan perpajakannya pada transaksi transfer pricing
9.    Tax planning dalam transaksi transfer pricing
10.    Kasus transfer pricing